Contoh Pendidikan Karakter

Contoh penerapan pendidikan karakter dikembangkan di 500 institusi pendidikan formal dan nonformal di 33 provinsi. Praktik-praktik pendidikan karakter yang sudah dijalankan itu, diharapkan dapat memberi insiprasi sekolah lain untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau daerah masing-masing.

Pendidikan karakter di sekolah-sekolah itu mestinya juga mengambil dari kearifan lokal, selain nilai-nilai kebajikan yang umum. "Kita ingin penerapnnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah yang dapat diukur. Misalnya, kebersihan masih jadi problem banyak sekolah. Bisa dimulai dari situ, lalu dikembangkan pada karakter lain yang mudah diukur dan diterapkan," kata Erry Utomo, Kepala Bidang Kurikulum dan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, dalam seminar bertajuk Pendidikan Harmoni Sebagai Pendidikan Karakter Yang Kontekstual di Jakarta, Senin (26/9/2011).

Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, mengkritisi pendidikan karakter yang tidak memiliki konsep yang jelas. Pendidikan karakter di Indonesia mestinya berdasarkan kebudayaan Indonesia yang multikultural.

"Pendidikan karakter Indonesia semestinya dengan mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang memepersatukan Indonesia. Ini akan menjadi karakter yang khas Indonesia dibanding dari negara lain, sebagai negara yang hidup dalam budaya multikultural," kata Tilaar.

Menurut Tilaar, nilai-nilai karakter Indoensia yang hendak dibangun itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila, yang sebenarnya digali dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Yang dibutuhkan sekarang ini, bagaimana pendidikan nasional kita dapat menerapkan pendidikan yang mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkarakter," kata Tilaar.

Sementara itu, Tjahjono Soerjodibroto, Direktur Nasional World Vision Indonesia, mengatakan perlu dikembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan isu dan kebutuhan pengembangan wilayah setempat.

Pendidikan kontekstual merupakan pendidikan yang memberdayakan dan membangun kesadaran kritis. Pendidikan itu yang bertumpu pada kearifan dan potensi lokal, guna menyiapkan anak untuk dapat hidup utuh sepenuhnya dan memiliki karakter yang baik.
Pendidikan karakter yang kontekstual, antara lain dikembangkan World Vision Indonesia - Wahana Visi Indonesia melalui pendidikan harmoni. Di sini diajarkan nilai-nilai harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam untuk dapat hidup dalam masyarakat multikultural.
Pendidikan harmoni ini sebagai salah satu model pendidikan karakter yang kontekstual yang dikembangkan di banyak sekolah di Sulawesi Tengah.

"Dengan menggali kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sejatinya telah mencontohkan kehidupan yang rukun dan damai, maka nilai-nilai harmoni kembali digali dari budaya setempat," kata Tjahjono.

Sumber contoh pendidikan karakter : http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/26/21215179/Contoh.Pendidikan.Karakter.Dikembangkan

Belajar di Sekolah tanpa Rasa Takut

Sumber: Republika

Hingga kini, sekolah masih terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Andra nggak masuk sekolah ya, "Andra pusing,’‘ kata Andra kepada ibunya sesaat sebelum berangkat sekolah. Ke luhan ini muncul setiap mendekati waktu berangkat sekolah. Andra adalah siswa kelas satu SMP di salah satu sekolah favorit di Jakarta. Sudah hampir dua pekan Andra berperilaku seperti itu. Ia menolak untuk berangkat atau pun masuk sekolah. Kalaupun sudah sampai sekolah, Andra ingin lekas pulang ke rumah. Ibunda Andra tak habis pikir.

Anaknya yang di SD dulu rajin ke sekolah, kini terlihat malas berangkat ke sekolah. Suatu ma lam, si ibu sadar bahwa Andra telah menjadi korban bullying di sekolahnya.Saat itu Andra menceritakan, di kantin sekolah ia sering dimintai uang oleh ka kak kelasnya. Jika tak memberi, ia diancam akan dipukul ramai-ramai.

Perilaku seperti Andra, ternya ta juga pernah dialami Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta. Ia mengaku pernah menjadi korban bullying semasa di sekolah. Meutia mengaku pernah tak disapa oleh rekan-rekan perempuan di kelasnya, merasa asing, sehingga berdampak tidak ingin sekolah lagi.

Di Indonesia, sejak lima tahun terakhir, gejala bullying di sekolah mulai menjadi sorotan media massa, meski aksi tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Istilah yang digunakan juga beragam. Dalam bahasa pergaulan, sering ada istilah gencet-gencetan, perploncoan, atau juga senioritas.

Masih banyak bentuk bullying yang tidak terlihat langsung, padahal dampaknya sangat serius. Misalnya, ketika ada siswa yang dikucilkan, difitnah, dilirik dengan pandangan sinis, dipalak, dan masih banyak lagi kekerasan lain yang termasuk dalam perilaku bullying.

Hingga kini, sekolah masih terkesan melakukan pembiaran terhadappraktik-praktik bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying pun berimbas pada kekerasan yang melibatkan sekelompok pelajar. Munculnya geng siswi ‘Nero’ di Pati, Jawa Tengah, misalnya, atau berbagai kekerasan yang direkam dalam video amatir menunjukkan bahwa tak ada satu sekolah pun di Indonesia yang bebas dari bullying.

‘’Sampai saat ini, baru sekitar 0,001 persen sekolah yang mau benar-benar terapkan no bullying. Sisanya bahkan tak mau membuka pintu untuk pengetahuan dan cara-cara memberantas bullying,’‘ ujar Ketua Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), Diena Haryana, usai pembukaan pelatihan program ‘Learn Without Fear‘, belum lama ini.

Menurut Diena, fenomena bullying ada di setiap sekolah dengan intensitas yang beragam dan sudah terjadi sejak lama. Namun kini, intensitas kekerasan semakin parah, hingga pada taraf penculikan atau pun menelan korban jiwa. ‘’Budaya kekerasan di sekolah belum bisa diubah. Banyak sekolah yang masih jaim dan tidak mau membuka diri,’‘ keluhnya.

Diena mengatakan, bullyingbahkan sudah membudaya turun temurun dari siswa senior kesiswa junior. Bahkan, beberapa penemuan di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan gurudalam menciptakan bibit kekerasan tersebut.

Survei yang dilakukan oleh LSM Plan Indonesia dan Yayasan Sejiwa pada 2008 di tiga kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta menemukan, sekitar 67 persen dari 1.500 pelajar yang dijadikan responden pernah mengalami bullying di sekolahnya. Pelaku nya mulai dari teman, kakak kelas, adik kelas, guru, hingga preman yang ada di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi tempat yang menyenangkan bagi siswa, tapi justru menjadi tempat yang mena kutkan dan membuat trauma.

Bentuk-bentuk bullying yang ditemukan di sekolah mulai dari dipukul, ditonjok, ditampar, dihina, lirikan mengejek, julukan negatif, dicolek, dicium paksa, hingga alat kelamin diraba. Lokasi kejadian mulai dari toilet, kantin, halaman, pintu gerbang sekolah, bahkan di dalam ruang kelas.

Meski bullying ditemukan hampir di semua sekolah, hingga kini hanya 500 sekolah dari ribuan sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki program nyata untuk menghilangkan bullying. ‘’Artinya, sekolah masih menganggap enteng bullying meski nyawa siswa kadang terancam,’‘ ujar Manajer Komunikasi LSM Plan Internasional di Indonesia, Paulan Aji Brata. Menurut Paulan, penerapan sistem anti-bullying memang masih merupakan hal yang asingbagi sekolah. Padahal, dengan sistem yang tepat, akan mereduksi potensi terjadinya bully ing. Paulan berharap, bullying dapat dihentikan atau diminimalisasikan di setiap sekolah. ‘’Kami yakin kebaikan akan membuahkan kebaikan baru, demi kian pula sebaliknya,’‘ ujarnya.

Sementara Magdalena Sitorus, Wakil Ketua II Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, rekap data KPAI melalui hotline service dan pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak di sekolah pada 2007 menunjukkan, ada 555 kasus kekerasan terhadap anak, 11,8 persen di antaranya dilakukan oleh guru. Magdalena meminta pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dapat mengeluarkan suatu kebijakan nasio nal agar pihak sekolah mengatasi bullying untuk melindungi anak-anak. ‘’Sehingga anakanak bisa belajar tanpa rasa takut,’‘ tandasnya. endro yuwanto

Pengajaran Sastra Berdimensi Moral

Sudaryanto, Spd Guru Bahasa Indonesia MAN Yogyakarta III
Sumber : Republika

Krisis moral tengah menjalar dan menjangkiti bangsa ini. Hampir semua elemen bangsa juga merasakannya. Pilkada yang ricuh, kasus korupsi anggota dewan, hingga tebar janjijanji politik menjelang Pemilu 2009. Mengapa seolah-olah bangsa ini, dari tahun ke tahun, tidak pernah sadar dan sesegera mungkin menyembuhkan dirinya? Justru sebaliknya, bangsa ini makin dijangkiti krisis moral yang makin ëakut' kondisinya. Mengapa demikian?

Dimensi moral erat kaitannya dengan dimensi watak. Setiap individu memiliki penilaian moral yang berbeda-beda. Itu pun tergantung watak dari tiap-tiap individu. Misalnya, seseorang dikatakan jujur ketika dirinya mempraktikkan watak kejujurannya di setiap waktu dan tempat. Ia tak memilihmilih waktu dan tempat, de ngan bermaksud riya' atau ingin dipuji orang lain. Artinya, kapan pun dan di mana pun, ia tetap berwatak jujur kepada Tuhan, orang lain, dan terutama, diri sendiri.

Pendek kata, krisis moral bisa diatasi dengan pembinaan watak. Dalam lingkup sekolah, misalnya, pembinaan watak dapat diterapkan melalui pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (disingkat pengajaran sastra). Artinya, pengajaran sastra yang berdimensi moral. Namun, pertanyaannya, bisakah pengajaran sastra kita mengemban tugas suci nan berat itu? Jika ya, upaya apa-apa saja yang bisa dilakukan guru di kelas, agar nilai-nilai moral mudah dipahami oleh para siswa?

Sejatinya, pengajaran sastra mampu dijadikan sebagai pintu masuk dalam penanaman nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral, seperti kejujuran, pengorbanan, demokrasi, santun, dan sebagainya, banyak ditemukan dalam karya-karya sastra. Baik puisi, cerita pendek, novel, maupun drama. Bila karya sastra itu dibaca, dipahami isi dan maknanya, serta ditanamkan pada diri siswa, saya yakin, siswa kita makin menjunjung nilai-nilai moral. Tapi kenyataannya?

Jujur diakui, siswa kita masih jauh dari sikap moral yang baik. Dari segi tindak tutur, mereka cenderung kasar dan tidak santun kepada gurunya. Dari segi akhlak (Islam), mereka berbuat pelanggaran, seperti merokok di bulan Ramadhan. Dari segi ketertiban, mereka suka membolos dari sekolah, jajan di waktu sembarangan, dan suka ugal-ugalan membawa kendaraan bermotor. Dalam bahasa pokrol, mereka berbuat a-moral. Ironisnya, perbuatan mereka cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain.

Terkait itu, pembinaan watak siswa menjadi tanggung jawab semua elemen sekolah. Dari kepala sekolah, guru, pihak BK, OSIS, hingga siswa sendiri. Hanya saja, proses pembinaan watak bukanlah proses sekali jadi. Kita pun butuh waktu yang lama guna mengubah watak siswa yang awalnya amoral menjadi bermoral. Pengajaran sastra di sekolah mungkin dapat mengatasi hal tersebut. Namun, sungguh ironis, pengajaran sastra kita umumnya masih kurang greget karena masih menggunakan paradigma lama. Bahkan penyair senior, Taufiq Ismail mengata kan, siswa SMU Indonesia tidak satu pun ada buku wajib sastra yang dibaca. Arti nya, siswa SMU kita itu nol judul. Ban ding kan dengan negara lain yang buku sastra wajib bacanya berkisar 5 hingga 32 judul buku.

Jika kita bercermin pada masa lalu, di zaman AMS Hindia Belanda, siswa diwajibkan membaca buku sastra 25 judul bagi AMS Hindia Belanda-A dan 15 judul bagi AMS Hindia Belanda-B. Berarti kita mengalami penurunan! Padahal, kurangnya siswa belajar sastra justru mengaki bat kan siswa kita makin jauh dari nilai-nilai moral. Akibatnya, ketika mereka dewasa, mereka juga bertindak yang jauh dari nilai-nilai moral dan agama seperti yang terjadi dewasa ini.

Padahal, pengajaran sastra memiliki peran bagi pemupukan kecerdasan siswa dalam semua aspek, termasuk moral. Melalui apresiasi sastra, misalnya, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual siswa dapat dilatih, serta dikembangkan. Siswa tak hanya terlatih untuk membaca saja mampu mencari makna dan nilai-nilai dalam sebuah karya sastra. Bukankah dalam setiap karya sastra terkandung tiga muatan: imajinasi, pengalaman, dan nilai-nilai?

Karena itu, apresiasi sastra yang baik seyogianya relevan dengan empat keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika itu terwujud, saya yakin, siswa dapat mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Dengan membaca karya sastra, diharapkan sejumlah nilai-nilai moral bisa dipahami, serta dipraktikkan siswa, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakatnya.

Namun begitu, upaya di atas tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Saya kira, apresiasi sastra akan tumbuh bilamana guru Bahasa dan Sastra Indonesia juga menyukai sastra. Tapi, umumnya banyak guru yang kurang menyukai sastra. Bahkan, tak jarang guru hanya berbekal karya sastra yang ia peroleh pada saat mereka berkuliah (S1). Bahkan tak jarang pula, masih ada guru yang bingung memilih bahan ajar yang tepat, menyenangkan, dan bermanfaat bagi para siswanya.

Karena itu, saran yang mujarab ialah guru harus memiliki minat baca karya sastra yang tinggi. Dalam penyampaian materi pun dapat digunakan karya-karya populer yang dekat dengan kehidupan anak didik. Karya-karya populer atau bertema remaja yang diminati, misalnya, dapat menjadi pintu masuk untuk menikmati sastra. Begitu juga dengan sastra yang diterbitkan di koran, juga dapat digunakan. Mudah-mudahan apresiasi sastra dapat terwujud dan mengatasi krisis moral.

Belajar di Sekolah tanpa Rasa Takut

Sumber: Republika

Hingga kini, sekolah masih terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Andra nggak masuk sekolah ya, "Andra pusing,’‘ kata Andra kepada ibunya sesaat sebelum berangkat sekolah. Ke luhan ini muncul setiap mendekati waktu berangkat sekolah. Andra adalah siswa kelas satu SMP di salah satu sekolah favorit di Jakarta. Sudah hampir dua pekan Andra berperilaku seperti itu. Ia menolak untuk berangkat atau pun masuk sekolah. Kalaupun sudah sampai sekolah, Andra ingin lekas pulang ke rumah. Ibunda Andra tak habis pikir.

Anaknya yang di SD dulu rajin ke sekolah, kini terlihat malas berangkat ke sekolah. Suatu ma lam, si ibu sadar bahwa Andra telah menjadi korban bullying di sekolahnya.Saat itu Andra menceritakan, di kantin sekolah ia sering dimintai uang oleh ka kak kelasnya. Jika tak memberi, ia diancam akan dipukul ramai-ramai.

Perilaku seperti Andra, ternya ta juga pernah dialami Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta. Ia mengaku pernah menjadi korban bullying semasa di sekolah. Meutia mengaku pernah tak disapa oleh rekan-rekan perempuan di kelasnya, merasa asing, sehingga berdampak tidak ingin sekolah lagi.

Di Indonesia, sejak lima tahun terakhir, gejala bullying di sekolah mulai menjadi sorotan media massa, meski aksi tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Istilah yang digunakan juga beragam. Dalam bahasa pergaulan, sering ada istilah gencet-gencetan, perploncoan, atau juga senioritas.

Masih banyak bentuk bullying yang tidak terlihat langsung, padahal dampaknya sangat serius. Misalnya, ketika ada siswa yang dikucilkan, difitnah, dilirik dengan pandangan sinis, dipalak, dan masih banyak lagi kekerasan lain yang termasuk dalam perilaku bullying.

Hingga kini, sekolah masih terkesan melakukan pembiaran terhadappraktik-praktik bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying pun berimbas pada kekerasan yang melibatkan sekelompok pelajar. Munculnya geng siswi ‘Nero’ di Pati, Jawa Tengah, misalnya, atau berbagai kekerasan yang direkam dalam video amatir menunjukkan bahwa tak ada satu sekolah pun di Indonesia yang bebas dari bullying.

‘’Sampai saat ini, baru sekitar 0,001 persen sekolah yang mau benar-benar terapkan no bullying. Sisanya bahkan tak mau membuka pintu untuk pengetahuan dan cara-cara memberantas bullying,’‘ ujar Ketua Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), Diena Haryana, usai pembukaan pelatihan program ‘Learn Without Fear‘, belum lama ini.

Menurut Diena, fenomena bullying ada di setiap sekolah dengan intensitas yang beragam dan sudah terjadi sejak lama. Namun kini, intensitas kekerasan semakin parah, hingga pada taraf penculikan atau pun menelan korban jiwa. ‘’Budaya kekerasan di sekolah belum bisa diubah. Banyak sekolah yang masih jaim dan tidak mau membuka diri,’‘ keluhnya.

Diena mengatakan, bullyingbahkan sudah membudaya turun temurun dari siswa senior kesiswa junior. Bahkan, beberapa penemuan di lapangan menunjukkan adanya keterlibatan gurudalam menciptakan bibit kekerasan tersebut.

Survei yang dilakukan oleh LSM Plan Indonesia dan Yayasan Sejiwa pada 2008 di tiga kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta menemukan, sekitar 67 persen dari 1.500 pelajar yang dijadikan responden pernah mengalami bullying di sekolahnya. Pelaku nya mulai dari teman, kakak kelas, adik kelas, guru, hingga preman yang ada di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi tempat yang menyenangkan bagi siswa, tapi justru menjadi tempat yang mena kutkan dan membuat trauma.

Bentuk-bentuk bullying yang ditemukan di sekolah mulai dari dipukul, ditonjok, ditampar, dihina, lirikan mengejek, julukan negatif, dicolek, dicium paksa, hingga alat kelamin diraba. Lokasi kejadian mulai dari toilet, kantin, halaman, pintu gerbang sekolah, bahkan di dalam ruang kelas.

Meski bullying ditemukan hampir di semua sekolah, hingga kini hanya 500 sekolah dari ribuan sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki program nyata untuk menghilangkan bullying. ‘’Artinya, sekolah masih menganggap enteng bullying meski nyawa siswa kadang terancam,’‘ ujar Manajer Komunikasi LSM Plan Internasional di Indonesia, Paulan Aji Brata. Menurut Paulan, penerapan sistem anti-bullying memang masih merupakan hal yang asingbagi sekolah. Padahal, dengan sistem yang tepat, akan mereduksi potensi terjadinya bully ing. Paulan berharap, bullying dapat dihentikan atau diminimalisasikan di setiap sekolah. ‘’Kami yakin kebaikan akan membuahkan kebaikan baru, demi kian pula sebaliknya,’‘ ujarnya.

Sementara Magdalena Sitorus, Wakil Ketua II Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, rekap data KPAI melalui hotline service dan pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak di sekolah pada 2007 menunjukkan, ada 555 kasus kekerasan terhadap anak, 11,8 persen di antaranya dilakukan oleh guru. Magdalena meminta pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dapat mengeluarkan suatu kebijakan nasio nal agar pihak sekolah mengatasi bullying untuk melindungi anak-anak. ‘’Sehingga anakanak bisa belajar tanpa rasa takut,’‘ tandasnya. endro yuwanto

Banyaknya Mudlharat Meroko

Republika, Sabtu, 07 Februari 2009

Oleh: KH Didin Hafidhuddin
Guru Besar IPB, Direktur Pascasarjana UIKA Bogor dan Ketua Umum BAZNAS)

Salah satu fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang ke III di Padang Panjang (24-26 Januari 2009 yang lalu) adalah tentang hukum rokok, yaitu haram dan makruh.Penulis sendiri yang mengikuti sidang tersebut, merasa bersyukur karena mayoritas ulama berpendapat bahwa merokok itu haram, sedangkan minoritas menyatakan makruh. Para ulama yang menyatakan makruh, artinya berpendapat bahwa merokok itu sebaiknya dan seyogyanya ditinggalkan. Kenapa merokok itu harus ditinggalkan? Karena madlorotnya jauh lebih banyak dan lebih besar daripada manfaatnya, dan terlebih lagi terhadap generasi muda.

Di Indonesia, disinyalir sekitar 44 persen perokok aktif merupakan kelompok muda yang berusia 10-19 tahun dan 37 persen di antara mereka berusia 20-29 tahun. Artinya, sebagian besar perokok pemula di Negara ini berasal dari kalangan pemuda, pelajar dan tentunya mahasiswa – kalangan yang merupakan usia produktif dalam perspektif pembangunan (Satunet.com, 6/9/2001). Diperkirakan sekitar 85 juta penduduk Indonesia usia remaja saat ini akan menjadi perokok berat. Dengan tingkat pertumbuhan perokok yang sangat cepat ini, Indonesia diperkirakan akan mencapai rekor dunia sebagai negara dengan jumlah perokok pemula terbesar di dunia, melengkapi deretan sejumlah 'gelar dunia' lain yang telah diperoleh selama ini. (Kutipan dari berbagai mailing list).

Menurut Bank Dunia (World Bank), golongan masyarakat yang termasuk miskin adalah kelompok 40 persen terbawah dalam struktur distribusi pendapatan suatu masyarakat, sementara 40 persen pada bagian tengah merupakan kelompok middle class, dan 20 persen lebihnya adalah kelompok kaya. Untuk konteks Indonesia, kelompok 40 persen terbawah merupakan golongan yang mayoritas, sementara 4o persen kelompok middle sementara berjuang untuk bisa tetap eksis di tengah buruknya iklim perekonomian bangsa saat ini. Dalam pada itu, jumlah perokok aktif di Indonesia saat ini berkisar 70 persen dari total penduduk atau sekitar 141 juta jiwa. Sebagian besar di antara mereka adalah kelompok miskin.

Kerentanan kelompok miskin dari implikasi ekonomi, social maupun kesehatan, menjadi perhatian tersendiri dalam kaitannya dengan besaran jumlah perokok aktif di kalangan mereka. Pada tahun 1990 saja, kerugian masyarakat akibat merokok yang tercatat adalah sekitar 14,5 trilyun. Angka ini belum termasuk kerugian pemerintah atas pemakaian fasilitas perobatan dan pelayanan kesehatan oleh perokok aktif yang menderita sakit akibat komplikasi merokok.

Besarnya kerugian ini sangat tidak berimbang dengan jumlah pendapatan pemerintah dari cukai rokok yang hanya 2,6 trilyun rupiah. Sementara jika dikalkulasi, angka belanja rokok masyarakat perokok Indonesia tahun 1990 mencapai Rp 100 trilyun, sangat kontras jika dibandingkan dengan volume belanja obat-obatan yang hanya sebesar 20 trilyun rupiah (Dirjen Yankesfar Depkes; 1990). Keprihatinan semakin bertambah jika kita memeperhatikan rasio antara angka tingkat belanja rokok masyarakat kita dengan tingkat pembelian buku dan surat kabar (pendidikan) yang mencapai 47: 2 (Sidjatmokok; 2000).

Fenomena ini bukan saja menggambarkan konsentrasi perokok hanya di kalangan kaum miskin dan minim kesadaran pendidikan saja, tetapi juga sekaligus menjelaskan bahwa tingkat kerugian masyarakat dan pemerintah akibat rokok jauh tidak proporsional disbanding keuntungan ekonomi yang melandasi peredaran industri rokok di Indonesia. (Dari beberapa Mailing List).

Kebiasaan merokok terbukti berkaitan dengan sedikitnya 25 jenis penyakit yang dapat mengenai berbagai organ tubuh manusia. Sebagian besar kematian akibat kebiasaan merokok disebabkan oleh kanker paru, penyakit paru obstruksi kronik (PPOK), dan penyakit-penyakit karsinogenik lainnya. Tentunya, sejumlah keluhan klinis dan rasa ketidaknyamanan hidup (living discomfort) mengawali perjalanan penyakit-penyakit di atas. Konsekuensinya, semua ini membutuhkan biaya pemeriksaan dan perawatan kesehatan sebelum benar-benar "sakit" akibat kebiasaan merokok. Lazimnya, pengeluaran biaya terbesar terjadi pada proses perkembangan penyakit seperti ini.

Khusus untuk keluarga miskin, prioritas hidup keluarga mereka akhirnya akan terbagi: antara upaya "bertahan hidup" dan ikhtiar untuk "mengobati" si sakit. Dilema ini semakin diperparah oleh realitas sebagian besar perokok di kalangan miskin adalah tulang punggung dalam pencarian nafkah keluarga serta masih dalam usia produktif, mungkin ayah atau anak laki-laki yang ada dalam keluarga tersebut.

Dominasi masalah akibat kebiasaan merokok pada kaum miskin telah mengakibatkan kemiskinan struktural yang selama ini menggejala, perlahan bermetamorfosis menjadi kemiskinan sirkuler, artinya kaum miskin yang dilanda musibah akibat merokok akan semakin bertambah miskin jika diperhadapkan dengan realitas seperti di atas. Selanjutnya, beragam masalah social lain memperoleh "legalisasi" untuk muncul sebagai bentuk "kompensasi" ekonomi keluarga pasien yang sakit kronik.

Lebih ironis lagi jika kita coba mengingat bahwa tingkat pendidikan dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sebagian besar mereka yang sangat rendah. Pada akhirnya, semua akan berakhir tragis: pasien akan meninggal akibat tidak mendapat perawatan kesehatan adekuat karena minim biaya, dan keluarga pasien akan kembali terjebak dalam kemiskinan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya akibat kehilangan tenaga pencari nafkah dan kehabisan harta akibat biaya perawatan kesehatan si sakit sebelum meninggal. (Dari beberapa Mailing List).

Harapan
Karena fatwa Komisi Fatwa MUI tersebut sudah jelas merekomendasikan bahwa merokok adalah perbuatan sia-sia, mubadzir dan merusak, sehingga seharusnya (haram) dan sebaiknya (makruh) ditinggalkan, maka ada beberapa harapan yang kita sampaikan kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat: Kepada Depdiknas agar mengeluarkan larangan merokok bagi seluruh siswa sekolah (dalam semua tingkatannya) termasuk larangan merokok bagi para guru dan pendidiknya.

Agar seluruh unsur pondok pesantren (para ustadz dan para santri) dan seluruh majelis ta'lim meninggalkan kebiasaan merokok. Para ustadz dan para Kyai adalah contoh dan panutan bagi masyarakat.Agar pemerintah pusat dan daerah, melalui instansi terkait, menertibkan iklan rokok, yang sekarang ini banyak terdapat di mana-mana, termasuk di televisi.Agar pemerintah pusat maupun daerah memberikan solusi pekerjaan yang lebih bersih dan halal bagi karyawan maupun buruh pabrik-pabrik rokok.
Wallahu A'lam bi ash-Shawab.

Pendidikan untuk Siapa?

Sumber: http://www.vhrmedia.net

“Pilihlah sekolah menengah kejuruan agar cepat mendapat pekerjaan setelah lulus.” Demikian kira-kira pesan iklan layanan masyarakat yang disampaikan Departeman Pendidikan Nasional. Iklan itu mengajak generasi muda usia sekolah menengah memilih sekolah menengah kejuruan ketimbang sekolah menengah umum. Iming-imingnya jelas: kemudahan mendapat pekerjaan. Sebab, menurut nalar pemasang iklan itu, lulusan sekolah kejuruan memiliki keahlian teknis yang dapat langsung diterapkan, dan tak perlu meneruskan ke pendidikan tinggi setingkat akademi atau universitas.

Ada yang salah dalam iklan layanan itu. Pertama, iklan tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan tinggi yang berbiaya rendah. Artinya, alih-alih menurunkan biaya pendidikan tinggi untuk seluruh rakyat, pemerintah malah mendorong tunas-tunas bangsa tidak meneruskan pendidikan formal yang sebenarnya layak mereka dapatkan. Kedua, iklan itu juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan pendidikan tinggi. Demi menghindari tingginya angka pengangguran yang sebagian besar berasal dari lulusan pendidikan tinggi, pemerintah menghalangi generasi muda mengembangkan diri dan memilih memperbanyak sumber daya manusia kelas buruh.

Perlakuan dan pilihan ini warisan mental dan siasat penjajah dulu. Dari sejarahnya, sekolah-sekolah kita dibentuk untuk mendukung substruktur industri dan dunia usaha. Penjajah Belanda memang tidak pernah berniat membangun universitas di negeri jajahannya, sehingga yang dibangun adalah institut-insitut yang menghasilkan kelas pekerja. Alasan kuat atas kebijakan tersebut adalah ketakutan kaum penjajah akan lahir kaum pemikir yang kemudian mengkritisi kolonialisme di tanah jajahannya bila pendidikan sekelas universitas dibangun.

Nuansa penerapan kurikulum berbasis industri ini terlihat jelas dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang telah dijalankan beberapa tahun ini. Sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah hanya mendorong peserta didik untuk berhasil menyelesaikan pendidikan dengan ukuran angka tertentu, tanpa peduli pada proses yang telah dijalani tiap-tiap peserta didik.

Hingga saat ini belum ada realisasi kurikulum yang secara konkret mengembangkan potensi diri dan pemikiran peserta didik. Sedikit sekali lembaga pendidikan seperti sekolah yang menyediakan fasilitas pengembangan individu yang berbasis konteks sosial dan budaya nasional. Yang ada melulu pengetahuan teknis dan intelektual statis yang kaku. Bila ada, tentu masyarakat dituntut pembayaran yang sangat mahal untuk itu. Masyarakat yang tidak mampu menyediakan dana untuk anak mereka tentu tidak dapat memilih, selain menerima sistem pendidikan kaku warisan penjajah Belanda.

Kondisi ini diperburuk dengan kualitas guru yang tersedia. Bila pada masa lalu wibawa guru begitu besar dan dihormati, pada masa sekarang figur guru tidaklah begitu mempesona. Profesi ini pun bukan pilihan bagi kebanyakan lulusan pendidikan tinggi, karena hasil yang didapat dari segi ekonomi tidak begitu menjanjikan.

Situasi dilematis ini mengakibatkan pula buruknya kinerja guru selama ini. Tekanan ekonomi, rendahnya penghargaan masyarakat, dan alasan-alasan struktural kepegawaian menyebabkan banyak guru yang enggan mengembangkan kemampuan. Terbukti saat diberlakukan KBK, banyak guru yang mengeluh keterbatasan dana dan fasilitas untuk melakukan hal tersebut. Padahal, bila ditelisik, banyak guru yang enggan menerapkan kurikulum tersebut karena mereka dituntut untuk mengembangkan dan merancang kurikulum sendiri, termasuk menggunakan berbagai sumber informasi di luar buku teks.

Buruknya kinerja dan perkembangan dunia pendidikan yang dirasa amat lambat bisa saja akibat minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah. Memang ada angin segar dengan ditetapkannya dana pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun kebijakan tersebut juga tidak pernah terealisasi hingga sekarang.

Ada beberapa kalangan yang menganggap masalah kelemahan dan kekurangan kualitas pendidikan lebih didorong oleh kemiskinan yang semakin parah di Indonesia. Tapi kita perlu mencoba berkaca pada negara lain, India dan Kuba misalnya. Pendidikan di kedua negara tersebut bisa maju meski kemiskinan masih meraja lela. Pemerintah kedua negara tersebut memahami betul fungsi pendidikan, sehingga sistem pendidikan dan segala fasilitasnya tidak menjadi masalah yang mendasar.

Agaknya sistem pendidikan di Indonesia memang masih mengawang-awang. Kusutnya permasalahan mulai dari kebijakan buku paket, ujian nasional, sampai tudingan penunjukan seseorang menjadi menteri pendidikan yang salah belum tersentuh untuk diselesaikan. Yang terjadi kemudian merebaknya sekolah alternatif. Mulai dari sekolah nasional plus hingga home schooling pada akhirnya terpaksa ada di Indonesia. Hal itu terjadi karena sikap kritis masyarakat yang semakin menuntut perbaikan sistem pendidikan. Perlu komitmen dan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena, seperti pernah dikemukakan mantan Menteri Pendidikan Nasional Daoed Joesoef, jangan pernah main-main dengan pendidikan. (E4)

Bukan Bagian dari Kemanusiaan, Lalu Bagian dari Apa?

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sumber: Republika

Adalah Gilad Atzmon (46), mantan zionis dan angkatan udara Israel, sekarang pemusik jazz kenamaan di London. Sejak hijrah meninggalkan Yerusalem tahun 1994, ia sangat tajam menggambarkan serangan brutal dan biadab pasukan Israel di Jalur Gaza dalam sebuah artikelnya awal Januari 2009 dalamThe Palestine Chronicle on line.

Di mata Atzmon, kebiadaban, kekejaman, dan kezaliman adalah kultur politik Israel sejak negara itu terbentuk tahun 1948. Mengapa? Jawaban Atzmon singkat dan langsung: karena orang Israel bukan bagian dari kemanusiaan. Saya belum menemukan ungkapan telak semacam ini dari mana pun, kecuali dari Atzmon yang dengan gigih dan penuh risiko berjuang membela rakyat Palestina yang dicintainya.

Kepindahannya ke London disebabkan protes kerasnya terhadap kebrutalan Israel dalam praktik genosida untuk menghabisi dan memusnahkan rakyat Palestina dari muka bumi. Tetapi, pemusik Yahudi ini tidak pernah percaya bahwa cita-cita busuk itu akan berlaku. Bahkan, boleh jadi sebaliknya. Orang Yahudi Israel sedang menyiapkan diri untuk mengembara ke ujung bumi tanpa peta. Siapa yang tidak terharu membaca ungkapan puitis dari seorang mantan zionis ini yang meramalkan nasib terakhir dari zionisme?

Sudah lebih setengah abad pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina, tetapi perlawanan rakyat Palestina tidak pernah berhenti, sekalipun dengan persenjataan ala kadarnya dibandingkan mesin perang Israel yang serbacanggih dengan bantuan cukongnya, Amerika Serikat. Atzmon menulis, "Rakyat Israel tidak paham dengan dasar pokok perjuangan Palestina. Karena itu, mereka bisa saja menafsirkan perjuangan Palestina sebagai sebuah kegilaan irasional pembunuh. Dalam alam Israel, seorang Israel adalah korban tak berdosa dan orang Palestina tak lebih dari seorang pembunuh ganas dan liar."

Dalam perspektif semacam inilah, pasukan Israel dengan mata gelap telah membunuh bayi-bayi Palestina sambil bersorak-sorai. Atzmon melanjutkan, "Jelaslah, di pihak Israel tidak ada mitra untuk perdamaian."Bukankah zionisme Israel di mata Atzmon tidak menjadi bagian dari kemanusiaan seperti yang terbaca di atas?

Lalu, bagian dari apa? Anda tafsirkan sendiri. Bagi saya, penggagas dan pendukung zionisme tidak lain dari makhluk berbentuk manusia. Kejahatannya melebihi perbuatan setan dan iblis walau makhluk halus ini tidak punya bom dan mesin perang supermodern. Tentara Israel sedang berpesta membunuh siapa saja yang menjadi sasaran bom dengan persenjataan yang serbacanggih dan mematikan. Sekalipun dunia pada umumnya hanya menonton dari kejauhan dengan demo dan protes di sana-sini, di lubuk hati yang paling dalam, umat manusia sudah semakin sadar dan paham bahwa Israel zionis dipimpin oleh makhluk serupa manusia, tetapi bukan manusia.

Dengan korban mati yang hampir 1000, rakyat Palestina dan dunia beradab semakin yakin bahwa kemerdekaan Palestina sudah semakin dekat dan tidak bisa dihambat oleh kekuatan apa pun. Sejarah memang sedang bergerak ke jurusan itu, sekalipun harus dibayar oleh nyawa bocah-bocah dan orang-orang tua yang tak berdaya. "Ya Allah, mohon kabulkan doa jutaan manusia di muka bumi agar Engkau hancurkan kekuatan kaum zionis dalam baju manusia, tetapi mereka tidak pernah menjadi manusia. Amin."

Semua untuk Pendidikan

sumber: Republika

Melalui pendidikan luar sekolah kualitas manusia Indonesia dapat ditingkatkan dalam waktu relatif singkat.

Sekali waktu, Prof Dr WP Napitupulu bertemu Ishak Hindom. Kala itu, Napitupulu menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidiikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Ishak adalah Gubernur Irian Jaya. Dalam pertemuan tersebut, Napitupulu berujar, ''Mau provinsimu maju?''

Sang gubernur tentu saja mengangguk.

''Kalau mau cepat maju, setengah pegawai bapak disuruh ke Peniai (pedalaman), memberantas buta huruf, tinggal di sana meningkatkan kualitas pendidikan rakyat. Setengah saja mengerjakan administrasi di sini.''Napitupulu mengisahkan pembicaraan belasan tahun silam itu dalam diskusi terbatas bersama pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mungkin saja ia sekadar bercanda. Mengirim setengah karyawan Pemda menetap di pedalaman tidak semudah yang diucapkan. Tapi, di balik guyonan itu ia menyampaikan pesan, meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan memberantas buta huruf bisa dilakukan dalam waktu yang relatif dengan keterlibatan banyak orang.

Peningkatan itu, menurut dia, hanya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Itu karena pendidikan sekolah memerlukan waktu enam tahun di SD dan tiga tahun SMP. Sedangkan melalui program pendidikan luar sekolah bisa langsung digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. ''Jadi, tidak perlu bertahun-tahun.''

Deret ukur

Melibatkan banyak orang dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah bisa dimulai dari semua unsur yang mengurusi pendidikan. Tidak hanya direktorat yang ada di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tapi juga bagian yang mengurusi pendidikan di departemen dan instansi lain. ''Bukan berarti mereka tidak mengerjakan pekerjaannya, tapi sekian persen perhatiannya harus membantu pendidikan luar sekolah,'' tuturnya.

Pelaksanaannya melibatkan kalangan lain, bukan hanya mereka yang bergerak di bidang pendidikan, tapi setiap orang, setiap organisasi, semua bergerak untuk pendidikan. Napitupulu mencontohkan perlunya keterlibatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk benar-benar membantu rakyat desa sebagai agen perubahan.

Dengan demikian, semua orang punya kesempatan yang sama memperoleh pengetahuan dan keterampilan relevan yang dapat dijadikan bekal mencari nafkah, sesuai konsep pendidikan untuk semua. Ini berarti, pendidikan untuk semua (education for all) bisa menjadi kenyataan bila konsep itu diputar menjadi semua untuk pendidikan (all for education).

Dia menyadari, tidak ada formula tepat yang bisa digunakan untuk mendorong semua orang bergerak bersama. Yang diperlukan adalah bagaimana memberikan pengertian kepada semua orang, terutama masyarakat terdidik di desa-desa agar mau melibatkan diri dalam proses itu. ''Kalau dia mengerti, dia akan joint. Tidak bisa kalau diperintah-perintah,'' ucapnya.

Selain itu, bagaimana mengatur supaya tenaga terdidik bangsa ini melaksanakan proses pelipatgandaan diri sejauh mungkin dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik. Misalnya, mereka yang sudah melek huruf melalui program Paket A, menjadi asisten membantu tutor. ''Jadi sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik.''

Napitupulu mengakui, memang sudah ada political will pemerintah soal pelaksanaan konsep pendidikan untuk semua, sebagaimana diatur dalam Kepres tentang Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Hanya saja, dia melihat pelaksanaannya kerap belum konsisten. Tidak jarang, pemerintah lebih mengutamakan program lain seperti pengerjaan jalan atas pertimbangan untuk kepentingan bersama dari pada mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan masyarakat.

Padahal, menurut dia, ruang lingkup pendidikan luar sekolah sesungguhnya lebih luas dari sekadar melaksanakan program pemberantasan buta huruf dan wajib belajar. Di dalamnya mencakup semua bidang kehidupan, termasuk bagaimana meningkatkan gizi dan ekonomi masyarakat. Karena itu dia berujar, "Memberantas kemiskinan harus melalui jalur pendidikan luar sekolah."

Sekarang, kata dia, bagaimana menyakinkan Menteri Pendidikan Nasional kabinet mendatang bahwa melalui pendidikan luar sekolah kualitas manusia Indonesia dapat ditingkatkan dalam waktu relatif singkat. Sebab, kalau hanya berpegang pada sekolah saja, anak tamat SD orang tuanya merasa sudah cukup dan meminta ikut membantu mencari nafkah. "Kalau begitu terus, hanya orang tertentu yang menjadi hight educated.

Luasnya lingkup pendidikan luar sekolah dapat hitung dari berapa anak Indonesia yang masuk sekolah dan berapa yang sampai ke perguruan tinggi. Dari situ akan ketemu jumlah manusia Indonesia yang memerlukan layanan pendidikan luar sekolah. Karena itu, meningkatkan mutu manusia Indonesia dalam waktu yang relatif singkat harus melalui pendidikan luar sekolah.

Saatnya tidak hanya berbicara pendidikan untuk semua, tapi semua untuk pendidikan. Caranya, semua tenaga terdidik bangsa ini melaksanakan proses pelipatgandaan diri sejauh mungkin dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik. Pantaslah bila ia menyampaikan guyonan kepada Ishak Hindom, belasan tahun silam.

Muhajir dan Balon Berputing

Oleh Ahmad Tohari  (Republika)

Ikhwan Muhajir sedang gelisah gara-gara kondom. ''Mau berantas HIV/AIDS dengan cara bagi-bagi kondom; itu nalar apa?''

Pertanyaan Muhajir berkaitan dengan Hari AIDS Internasional. Ini membuat saya teringat peristiwa 44 tahun lalu. Tahun 1964, saya duduk di SMA bersama si Muhajir itu, tapi beda kelas.

Pagi itu ada pelajaran kosong. Kelas agak riuh. Dan, tiba-tiba ada balon tiup meluncur di udara dari arah belakang. Tan Swie Hing, anak pemilik apotek di kota kami, tertawa-tawa. Dia yang meluncurkan balon itu bersama gengnya. Kelas bertambah riuh. Balon yang di ujungnya ada semacam puting dan tidak ikut menggembung itu jadi rebutan. Saya juga terlibat. Gadis-gadis centil teman sekelas kami malah lebih heboh. Mereka beramai-ramai memukuli balon tadi agar lebih tinggi mengapung di udara.

Di belakang, Tan dan gengnya tertawa makin menjadi-jadi. Akhirnya, ketua kelas menangkap balon itu untuk dipecahkan. Ketika tahu bahwa balon tadi sebenarnya kondom yang ditiup sampai menggelembung, wajah saya terasa kering. Brengsek! Dan, gadis-gadis centil itu? Ah, mungkin mereka tidak tahu rahasia ini hingga sekarang. Juga, Muhajir.

Karena peristiwa masa lalu itu, saya kini tidak kaget bila mendengar isu perkondoman. Dan, saya tersenyum ketika Muhajir minta saya segera menjawab pertanyaannya.

''Cegah HIV/AIDS dengan kondom. Bahkan, dengan Pekan Kondom Nasional, itu nalar apa?''

''Itu nalar kaum natural-sekularis. Para naturalis menyikapi seks dengan pendekatan rasional dan teknis. Seks adalah hal yang alami semata. Segala bentuk mitos, termasuk norma agama di seputar masalah birahi, boleh disingkirkan. Norma agama hanya diberi tempat sebagai urusan pribadi bukan urusan sosial.''

''Jadi, dalam nalar sekuler soal seks tak ada moralnya?''
''Ya, ada. Masyarakat sekuler melaksanakan kegiatan seks sebagai kebutuhan biologis semata. Dasarnya adalah suka sama suka. Sedangkan moralnya ringan saja; asal kegiatan itu tidak merugikan siapa pun. Maka, mereka perlu kondom dan menyebar kondom di mana-mana.''

Ikhwan Muhajir berhenti kirim SMS. Saya lega. Tapi, saya membayangkan wajahnya masygul. Dia adalah dai yang sering mengajak orang jangan mendekati zina. Maka itu, dia pasti menentang massalisasi kondom. Bagi orang beriman seperti Muhajir, mencegah HID/AIDS hanya ada satu cara; jangan dekati zina dan narkoba.

Saya juga membayangkan kecemasan para orang tua yang punya anak remaja. Bila membeli kondom semudah membeli rokok, bukankah keberanian remaja untuk menabrak rambu-rambu dosa menjadi berlipat ganda? Jadi, kemasygulan Muhajir adalah kemasygulan masyarakat luas yang seharusnya ditanggapi. Jangan anggap enteng akibat massalisasi balon berputing ini, meskipun ada kalanya untuk penggunaan di jalan yang bersih kondom ada manfaatnya juga.